Tupoksi

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Sosial, yang meliputi Pelayanan Sosial, Perlindungan dan jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan  Sosial bagi Korban Bencana alam dan Bencana  sosial serta meningkatkan potensi SDM Pekerja Sosial.

 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial mempunyai fungsi  pemerintahan dalam :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengembangan dan Rehabilitasi sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana alam dan Bencana  sosial serta meningkatkan potensi SDM Pekerja Sosial
  2. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Perlindungan dan jaminan sosial, pengembangan dan rehabilitasi sosial, dan Pelayanan  Sosial bagi Korban Bencana alam dan Bencana  sosial serta meningkatkan potensi SDM Pekerja Sosial.
  3. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
    • Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pelayanan Bencana;
    • Penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pelayanan Bencana;
    • Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pelayanan Bencana;
    • Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas;
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.