Profil

Sejarah Dinas Sosial

Dalam perjalanannya Dinas Sosial mengalami beberapa kali perubahan, sebelum tahun 2017 Bidang Sosial  bergabung dengan  Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka

Adapun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka itu sendiri merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit kerja yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5  Tahun 2008 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan susunan organisasi Dinas yaitu Kepala Dinas, Bidang Sosial, Bidang Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan dan Bidang Transmigrasi.

Kemudian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Majalengka, susunan organisasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 terdiri 1 Sekretariat dan 4 Bidang, Keempat Bidang tersebut adalah Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenaga kerjaan dan Bidang Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selanjutnya  dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah Kabupaten Majalengka Pemerintahan Kabupaten Majalengka kembali menetapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

Akhirnya Pada Tahun 2016 Dinas Sosial menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2017

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Sosial, yang meliputi Pelayanan Sosial, Perlindungan dan jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan  Sosial bagi Korban Bencana alam dan Bencana  sosial serta meningkatkan potensi SDM Pekerja Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial mempunyai fungsi  pemerintahan dalam :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengembangan dan Rehabilitasi sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana alam dan Bencana  sosial serta meningkatkan potensi SDM Pekerja Sosial
  2. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Perlindungan dan jaminan sosial, pengembangan dan rehabilitasi sosial, dan Pelayanan  Sosial bagi Korban Bencana alam dan Bencana  sosial serta meningkatkan potensi SDM Pekerja Sosial.
  3. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Visi :

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana intansi  berkonsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran tetang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan intansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Majalengka yang Sejahtera dan Berkepedulian Sosial “

Misi :

Misi yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan Visi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka adalah :

  1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Penanganan (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  2. Optimalisasi (PSKS) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
  3. Meningkatkan pelayanan publik
  4. Meningkatkan Penerapan good governance

 

Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang  terdaftar berdasarkan Golongan dan Pangkat serta Eselon,  sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Golongan E s e l o n Non Eselon Jumlah
I II III IV V Tenaga  Fungsional Staf
Golongan IV/e
Golongan IV/d
Golongan IV/c 1 1
Golongan IV/b 1 1
Golongan IV/a 2 2 4
JUMLAH GOLONGAN IV 1 3 2 6
Golongan III/d 1 4 5
Golongan III/c 4 1 5
Golongan III/b 4 4
Golongan III/a 1 1
JUMLAH GOLONGAN III 8 6 15
Golongan II/d
Golongan II/c 1 1
Golongan II/b 1 1
Golongan II/a 1 1
JUMLAH GOLONGAN II 4 4
Golongan I/d
Golongan I/c
Golongan I/b
Golongan I/a
JUMLAH GOLONGAN I
T O T A L 1 3 10 10 24
Keterangan
Tingkat Ijazah Terakhir :

1.

S3 :      1   orang

2.

S2 :   4   orang
3. S1 :

     11  orang

4.

D IV :     1   orang

5.

SLTA :

7   orang

Jumlah :

  24  orang

 

Aset /Modal

No. Nama/Jenis Barang Jumlah Keadaan Barang
Baik Rusak Ringan Rusak Berat
Bidang Tanah
1 Tanah Bangunan Kantor 600 m2 600 m2
2 Tanah Gedung Asrama 1.15 m2 1.15 m2
3 Tanah Monumen 3.65 m2 3.65 m2
Alat-alat  Angkutan
1 Kendaraan Roda Dua
Motor Operasional Umum 2 2
Motor Operasional Bidang (Rescue) 1 1
2 Kendaraan Roda Empat
Mobil Truk Bak Kayu 1 1
Mobil Dapur Umum 1 1
Mobil Rescue 1 1